SBY, Moratorium dan Lowongan Kerja

Oktober, 2011

Hal yang menarik dari pemberitaan media akhir akhir ini adalah tentang adanya reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dimana para pemimpin parpol koalisi dipanggil untuk menghadap ke cikeas  dan membahas beberapa menteri yang akan diganti. menurut UKP4 terdapat sekitar 50% menteri yang kinerjanya mendapat raport merah. Yang menarik disini adalah jumlah menteri dan jumlah wakil menteri yang semakin membengkak atau semakin gemuk dalam kabinet, dimana sampai saat ini terdapat kurang lebih 34 menteri dan 16 wamen (wakil menteri). Apakah kabinet ini akan efektif dalam arti kabinet kerja atau hanya menjadi kabinet pencari kerja atau yang lebih luas penafsirannya hanya sebagai kabinet cari-cari kerjaan. Karena dengan adanya wakil menteri maka akan berdampak kepada pengeluaran Negara dimana setiap wakil menteri  itu terdapat beberapa staf untuk membantu kinerjanya.

Dan apakah ini efektif, menurut Cjipta lesmana adanya wakil menteri merupakan kemunduran yang sangat besar bagi pemerintahan SBY, bila dibandingkan dengan pemerintahannya presiden Soeharto yang hanya menggunakan menteri tanpa wamen dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi pemimpin Asia. Dalam upaya membantu kinerja menteri seharusnya tidak perlu membentuk wamen karena menteri itu dapat dibantu oleh dirjen dan dirjen dibantu oleh sekjen. Dalam hal ini dirjen lah yang harus kuat intelektualitasnya karena dirjen merupakan "amunisi" untuk membantu menteri dan harus orang-orang yang mempunyai integritas, inteltualitas dan profesionalitas yang tinggi, Karena jabatan dirjen adalah jabatan intelektualitas sebaliknya seharusnya menteri tidak harus mempunyai intelektualitas di bidang akademik yang tinggi karena jabatan menteri adalah jabatan politis, yang dibutuhkan seorang menteri adalah kemampuan berpolitik agar dapat mempengaruhi masyarakat dengan segala kebijakannya.

jadi harus adanya keseimbangan   antara menteri dan dirjen dalam membangun bidang kementerian tersebut sehingga tidak memerlukan adanya wamen. sedangkan di lain hal SBY sangat tidak konsisten dimana adanya moratorium PNS, SBY malah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Wamen dan staf wamen. itulah kebijakan yang salah atau dalam kata lain bobroknya kebijakan pemerintah. apakah para menteri dan wamen ini nantinya akan dapat mensejahterakan rakyat atau hanya sebagai bagi-bagi kekuasaan?